Ketika Pemungutan Pajak Membangkitkan Sebuah Pertanyaan Besar

Tulisan ini hanya sekedar perspektif belaka, dibikin enjoy aja ketika membacanya yak, teman-teman πŸ˜€

Melewati sebuah perumahan besar, saya membaca ada plang yang bertuliskan “Rumah ini disita pemerintah, karena belum bayar pajak.”, kurang lebih seperti itulah tulisannya.

Sepertinya pajak selalu menjadi permasalahan dari masa ke masa. Dari masa hampir seluruh negara memakai sistem monarki, hingga kini menganut sistem pemerintahan yang lebih beragam, ada yang liberalis, komunis, demokrasi dan monarki. Tapi semuanya hampir sama saja, memberlakukan adanya pemungutan pajak agar eksistensi negara terus berlangsung.

Tapi apakah pajak yang dipungut dari rakyat benar-benar dikelola untuk dinikmati rakyat juga dalam berbangsa dan bernegara? Atau malah dipakai hanya untuk kekuasaan semata?

Pikiran saya pun langsung teringat dengan mini seri The White Queen yang saya tonton di FoxLife.

Mini seri tersebut menceritakan tentang Kerajaan Inggris pada masa pemerintahan Dinasti Tudor Rose, dipimpin oleh Henry VII, dan ratunya, Elizabeth of York. Perebutan kekuasaan antar dinasti sangatlah sengit dan banyak mengorbankan banyak nyawa. Rakyat pun terjebak dalam dukung-mendukung dinasti.

Perang terus berlangsung, pajak pun mau tidak mau dinaikkan untuk membiayai perang dalam mempertahankan kekuasaan dinasti yang saat itu memerintah Kerajaan Inggris.

Jadi pajak bukan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tapi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan sebuah dinasti. Dengan embel-embel ideologi sebuah negara, pikiran masyarakat seperti terhipnotis bahwa dengan cara mereka membayar pajak negara dan membela penguasa, maka kehidupan mereka akan jauh lebih tentram. Benarkah mereka merasakan kemakmuran dan ketentraman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari?

Dalam buku Dari Kaisar menjadi Penduduk Biasa, Pu Yi, terbitan Kompas Gramedia, juga diceritakan bagaimana cara keluarga kerajaan menyantap makanan. Untuk sekali makan, makanan yang disajikan sangatlah banyak kuantitasnya dan beragam jenisnya. Ketika makanan tersebut tidak habis, maka harus langsung dibuang. Para pelayan sama sekali tidak boleh menyentuh sisa makanan yang masih banyak tersebut. Untuk santapan sore hari dan malam hari, juru masak harus membuatkan yang baru bagi makanan keluarga kerajaan, dan lagi jumlahnya harus banyak.

“Buang-buang kas kerajaan”, itulah yang dipikirkan Pu Yi, Raja terakhir di China. Pungutan pajak rakyat diperuntukkan untuk menyajikan kehidupan mewah bagi keluarga kerajaan. Mereka belum tentu memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya yang sudah banting tulang memberikan kehidupan yang sangat layak bagi para pejabat istana.

Pajak yang dipungut dari rakyat yang bekerja mati-matian ternyata hanya untuk menyokong kehidupan pemimpin dan keluarganya, serta kerabatnya yang mereka anggap keturunan langit. Tapi apakah mereka mendapatkan reward yang setimpal setelah menyokong kehidupan pemimpinnya?

Dinasti berganti dinasti dalam rangkaian sejarah Kerajaan China, ada kaisar yang membalas jasa rakyat dengan menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Ada juga yang malah sewenang-wenang. Kasihan rakyat.

Dalam film Sunan Kalijaga tahun 1983, yang diperankan oleh Deddy Mizwar, diceritakan bagaimana sebuah kerajaan kecil merampas harta milik rakyatnya hanya demi bisa memberikan upeti pada kerajaan yang lebih besar. Kemakmuran dan kesejahteraan mereka dikesampingkan. Ibarat hubungan antar alam, seharusnya hubungan pemerintah monarki dengan rakyatnya bisa memiliki hubungan yang mutualisme, namun yang banyak terjadi, menurut saya, pemerintah seperti benalu yang menjadi parasit si rakyat. Pemerintah terus menyedot harta rakyat, tapi sama sekali tidak memberikan kesejahteraan ataupun kemakmuran bagi rakyatnya.

Yap, ketiga tontonan dan bacaan ini benar-benar membuat pertanyaan besar bagi saya, sebenarnya apa fungsi pajak? Digunakan untuk kekuasaan kah, atau seharusnya dinikmati kembali oleh rakyat berupa fasilitas, penjaminan kesehatan, dan hidup sebagai warga negara?

Pengalaman saya saat mengurus pajak dan surat-surat resmi negara, terkadang membuat saya berpikir kalau saya bisa jadi sudah membeli kewarganegaraan saya.

Ya, saya merasakan sendiri supaya saya punya KTP, saya mesti membayar. Kalau tidak, salah satu alasan yang diberikan pastinya blankonya lagi kosong. Punya SIM juga saya bayar, kalau tidak mungkin pengalaman salah seorang kenalan yang saat itu sama-sama mau mendaftar pembuatan SIM akan terjadi pada saya. Ia sudah tiga kali bolak-balik mendaftar dan tes dinyatakan tidak lulus. Kemudian, saat dia sudah membawa uang sebesar yang diminta, joss.. SIM pun langsung keluar.

Apa itu artinya kalau bukan kita sudah membeli kewarganegaraan? Sebagai pembeli, tentunya kita sangat berhak menuntut hak mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang lebih baik, kan? Nyatanya….?

BPJS Kesehatan mungkin awalnya dimaksudkan untuk menjamin kesehatan rakyat. Tapi saat diimplementasikan ke lapangan, entah karena banyak oknum atau pendistribusian peraturannya kurang merata, nyatanya tidak semua rakyat terlayani dengan baik. Terutama orang yang memegang kartu BPJS Kesehatan kelas III.

Harga iuran tetap naik, tapi hiks, pelayanannya masih menyedihkan. Padahal sistem iurannya sudah memakai sistem gotong royong, tapi tetap saja pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS Kesehatan masihlah seperti kembang kempis. Kalau ada penyakit berbahaya yang membutuhkan tindakan langsung, mau tidak mau keluarga pasien harus menggunakan dana pribadi. Kalau tidak, kita bisa membayangkan betapa cepatnya kita akan mengucapkan sayonara pada pasien yang sekarat dan membutuhkan tindakan darurat.

Hmmm… kewajiban yang tidak sepadan dengan hak. Itu juga jadi pertanyaan besar bagi saya, jadi pungutan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya buat apa sih? Andai diminta gotong royong, banyak pasien yang tidak benar-benar menikmati antrian rumah sakit dengan hati riang. Rata-rata mau tidak mau menunggu gilirannya dengan sabar.

Iuran BPJS Kesehatan pada akhirnya saya anggap sebagai pajak kesehatan. Dipungut, tapi tidak dinikmati oleh semua kelas sosial.

Well, yang terakhir, saat saya ataupun orang lain mengurus surat-surat resmi negara, misalkan pergantian kartu keluarga, data KTP, surat rumah, tanah, dan sebagainya, diwebsite pemerintah bisa jadi biaya yang tertera palingan dibawah Rp 800.000,00 atau ada juga yang gratis.

Ehh… kenyataannya, Rp 2.000.000,00 tidak cukup. Biaya admin, biaya fotokopi surat keterangan, biaya tetek bengek lainnya, termasuk biaya salam tempel demi kelancaran kepengurusan surat. Kalau gak pakai salam tempel, pengalaman saya adalah kita mesti mengulang tahap prosedur dari awal lagi.

Hohoho… hal ini saya anggap juga bagian dari pajak tak tertera. Pungutan wajib yang mau gak mau harus dikeluarkan demi mendapatkan status kewarganegaraan.

Pada akhirnya, sepertinya hal ini akan hanya menjadi sebuah pertanyaan tanpa jawaban, “apa fungsi pajak sebenarnya?”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s